JAKSANEWS.ID//Takalar, Rabu 29 Januari 2025 – Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Takalar menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidakwajaran dalam penggunaannya. Sejumlah pihak mendesak agar dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ini diperiksa secara transparan oleh aparat penegak hukum dan lembaga audit terkait.
Menurut informasi yang beredar, terdapat indikasi proyek yang didanai oleh DAK mengalami keterlambatan, kualitas pekerjaan yang buruk, hingga dugaan mark-up anggaran. Sejumlah elemen masyarakat dan aktivis antikorupsi di Takalar meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum untuk turun tangan guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut.
“Kami menduga ada ketidakwajaran dalam penggunaan DAK di beberapa sektor, terutama di bidang infrastruktur dan pendidikan. Oleh karena itu, kami mendesak adanya audit menyeluruh dan transparan,” ujar salah satu aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat berharap agar pemerintah daerah memberikan klarifikasi terkait dugaan ini dan bersedia terbuka terhadap pemeriksaan. Transparansi dalam pengelolaan DAK menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang berasal dari APBN benar-benar digunakan sesuai peruntukannya demi kesejahteraan warga Takalar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait di Pemerintah Kabupaten Takalar belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan pemeriksaan DAK tersebut.
